KABUPATEN KUNINGAN,|| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Roadshow Bus KPK 2025 bertajuk “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” di Kabupaten Kuningan, Selasa (29/7/2025), sebagai upaya membumikan nilai-nilai antikorupsi di berbagai lapisan masyarakat.
Kegiatan ini menyasar beragam kalangan, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pelajar, perangkat desa, hingga akademisi. Pembukaan acara berlangsung di Halaman Kantor Pemda, Komplek Kuningan Islamic Center (KIC) bersamaan dengan apel pagi, sebelum dilanjutkan dengan kegiatan paralel di enam lokasi berbeda yang terbagi dengan beberapa tim.
Enam titik kegiatan tersebut mencakup edukasi antikorupsi dan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Luragung, sosialisasi untuk ASN di Gedung Pemda Kuningan, kuliah umum di Universitas Islam Al-Ihya (UNISA), program KPK Mengajar di SMPN 1 Kuningan, serta sosialisasi anti korupsi bagi perangkat desa di Balai Desa Luragungtonggoh.
Dalam sambutannya, Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak bisa ditawar. Ia menyebut korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan demokrasi, dan menghambat pembangunan.
Bupati juga mengungkapkan, korupsi memperburuk kesenjangan sosial serta menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi. Oleh sebab itu, menurutnya, diperlukan tindakan konkret dan berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Kuningan telah menempuh sejumlah langkah strategis dalam pemberantasan korupsi sejak dari hulu. Beberapa di antaranya yakni pembentukan tim penyuluh antikorupsi, mendorong sertifikasi penyuluh antikorupsi bagi ASN—yang kini sudah menghasilkan lima ASN bersertifikat—dan penguatan delapan area intervensi Monitoring Center for Prevention (MCP), seperti tata kelola anggaran, pelayanan publik, hingga optimalisasi aset daerah.
Lebih jauh, Bupati menyatakan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam pemberantasan korupsi tidak sebatas pada kegiatan seremonial. Ia menekankan bahwa Kuningan akan mendeklarasikan diri sebagai wilayah yang membangun desa antikorupsi, dan semangat antikorupsi harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, Guntur, perwakilan KPK RI, menyampaikan bahwa kegiatan roadshow ini telah berjalan sejak tahun 2014. Ia menjelaskan bahwa jika dulu KPK menggunakan bus besar, kini menggunakan kendaraan yang lebih kecil agar bisa menjangkau desa-desa yang dinilai masih permisif terhadap korupsi.
Menurut Guntur, tujuan dari kegiatan ini adalah membumikan nilai-nilai antikorupsi di tengah masyarakat. Ia mengenalkan program bertajuk JUMAT BERSEPEDA KAKAK, akronim dari Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, dan Adil, yang diharapkan menjadi nilai dasar yang ditanamkan sejak dini.
Guntur menambahkan bahwa strategi pemberantasan korupsi di KPK dilakukan melalui tiga pendekatan utama: pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Pendidikan, kata dia, menjadi aspek penting karena dapat membentuk karakter masyarakat yang antikorupsi dari awal.
Ia berharap masyarakat dapat lebih banyak berinteraksi dengan KPK dalam konteks pendidikan dan pencegahan, bukan saat proses penindakan. Dalam kegiatan ini, KPK juga menggelar pemutaran film edukatif, sosialisasi publik, serta kampanye kesadaran tentang bahaya korupsi.
“Terima kasih tak terhingga kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, Pj. Sekda, serta seluruh jajaran. Kita akan terus membangun Kuningan lebih baik. Menuju Indonesia maju tanpa korupsi,” tutup Guntur
Guntur turut juga menyampaikan apresiasinya kepada para penyuluh antikorupsi, duta integritas, serta komunitas perempuan angklung yang berpartisipasi dalam memeriahkan acara. Ia berharap agar sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus diperkuat demi membangun ekosistem yang tangguh terhadap godaan korupsi.
(**)
