 |
| Kadisdik) Kabupaten Kuningan, DR Elon Carlan, menghadiri rapat pendalaman terkait Laporan Keterangan |
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025 bersama jajaran Komisi DPRD Kabupaten Kuningan. Pertemuan tersebut fokus pada evaluasi capaian kinerja pendidikan selama satu tahun terakhir.
Dalam keterangannya usai rapat dengan Komisi IV, Elon menegaskan bahwa agenda hari ini bukanlah pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), melainkan pembedahan LKPJ tahun 2025, dan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diundang untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai indikator capaian program kerja mereka, juga kami paparnya di Loby DPRD Rabu (15/4/2026).
"LKPJ ini normal, kita membahas indikator capaian. Kalau ada yang tidak tercapai, alasannya apa?. Dan bagaimana langkah di tahun depan. Jadi ini membedah masa kerja satu tahun Pak Bupati dan Bu Wakil Bupati," ujar Elon.
Disinggung terkait proses TGR yang sempat memanggil oleh Komisi IV sebelumnya seluruh Kepala SMP yang mendapat proyek. Menurut Kadisdik Elon, Progres TGR Rp 3,2 Miliar salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp 3,2 miliar yang sempat mencuat. Elon mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sudah ada progres signifikan dalam upaya pengembalian dana tersebut ke kas daerah.
"Progres hari ini sudah terkumpul Rp 1 miliar 70 juta dari total TGR Rp 3,2 miliar itu. Setiap hari ada progres pengembalian," ungkapnya.
Elon meluruskan persepsi publik bahwa pihak yang memiliki kewajiban mengembalikan dana tersebut bukanlah institusi Dinas Pendidikan secara langsung, melainkan satuan pendidikan (sekolah) dan pihak ketiga, terangnya.
"Yang ber-TGR itu bukan Dinas Pendidikan, tapi satuan pendidikan (seperti SMP) dan pihak ketiga. Saya terus melakukan pengendalian dan evaluasi atas kewajiban tersebut agar segera tuntas," tegas Elon.
Tanggapan Isu Taspen dan Sekolah Rakyat Selain masalah TGR, Elon juga menanggapi isu mengenai dana Taspen tahun 2024-2025 yang ramai diperbincangkan. Ia mengaku hingga saat ini belum menerima aduan resmi secara formal ke kantornya.
Terkait dengan isu santer Taspen yang kini menjadi polemik, Kadisdik Elon belum bisa memberi keterangan. "Secara formal, tidak pernah ada orang datang ke kantor mengadukan masalah Taspen. Tapi karena ramai di luar, saya akan datang ke kantor Taspen secara resmi untuk meminta penjelasan mengenai isu ini. Saya belum bisa memberi statement lebih jauh sebelum berkoordinasi dengan mereka," imbuhnya.
Sementara itu, terkait tuntutan mengenai "Sekolah Rakyat" yang sempat disuarakan dalam aksi massa beberapa waktu lalu, Elon menegaskan bahwa program tersebut berada di luar kewenangan Dinas Pendidikan. "Kalau Sekolah Rakyat itu bukan urusan Dinas Pendidikan," pungkasnya singkat menutup wawancara.
(Ade)
